Oleh: Lhynaa Marlinaa
BRANINEWS.ID, INDONESIA
Ini bukan panduan perampokan ilegal. Ini adalah analisis tentang mekanisme “perampokan” yang ditulis rapi dalam regulasi, diketok palu secara sah, dan dilindungi penuh oleh undang-undang.)
Berikut adalah bedah anatomi bagaimana sebuah regulasi dapat dirancang untuk memindahkan kekayaan negara ke tangan privat tanpa tersentuh hukum.
- KATA KUNCI: “BUKAN KEKAYAAN NEGARA”
Misi Utama: Memutus Rantai Wewenang KPK & BPK.
Pondasi dari skema ini adalah mengubah status hukum aset. Ketika kekayaan negara dipisahkan dan dimasukkan ke dalam badan hukum khusus (seperti “Danantara”), statusnya berubah fundamental.
Dasar Hukum (Pasal Kunci):
Pasal 3H ayat 2 UU No. 1 Tahun 2025 secara eksplisit menyebutkan bahwa keuntungan atau kerugian yang dialami Badan dalam investasi adalah keuntungan/kerugian Badan hukum itu sendiri.
Analisis: “Mantra Penghilang Jejak”
Ini adalah tameng hukum paling krusial. Logikanya sederhana namun mematikan:
- Jika uang itu statusnya sudah “Bukan Kekayaan Negara”, maka jika uang itu hilang—baik karena dicuri atau rugi investasi bodong—peristiwa itu bukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
- Itu hanya dianggap sebagai kerugian bisnis biasa (Ranah Perdata).
Akibat Fatal:
KPK kehilangan yurisdiksi. KPK hanya bisa masuk jika unsur “Kerugian Negara” terpenuhi. Jika pasal ini lolos, KPK “game over” di gerbang depan Danantara. BPK pun akan kesulitan melakukan audit investigatif karena terhalang tembok “rahasia korporasi”.
- Kesimpulan Poin 1: Ini bukan kesalahan redaksional, melainkan rekayasa yurisdiksi yang disengaja. Istilah akademisnya: Jurisdictional Laundering (Mencuci uang negara lewat perubahan status hukum).
- KATA KUNCI: “PELEPASAN TANGGUNG JAWAB” (Acquit et de Charge)
Misi Utama: Memberikan Kekebalan Hukum bagi Direksi.
Setelah KPK diusir di poin pertama, langkah selanjutnya adalah memastikan para eksekutor (Direksi) aman dari tuntutan hukum lain jika terjadi kerugian masif.
Dasar Hukum (Perlindungan):
Pasal 97 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2007 (sebagai fondasi universal) dan aturan turunannya menyatakan: “Direksi dan Dewan Pengawas tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi atas kerugian hasil investasi, sepanjang keputusan diambil berdasarkan prinsip bisnis yang wajar dan itikad baik (Business Judgment Rule).”
Analisis: “Kartu Bebas Penjara yang Dilegalkan”
Celah raksasanya ada pada frasa: “Prinsip Bisnis yang Wajar”.
Skenario Jahat:
Mereka bisa membeli saham “gorengan” milik kroni sendiri dengan nilai triliunan. Saat saham anjlok, mereka cukup menunjukkan tumpukan kertas analisis dari konsultan (yang sudah dibayar mahal) dan berkata: “Lihat, kami sudah menganalisis secara wajar. Kerugian ini cuma nasib buruk pasar.”
Akibat Fatal:
Hakim akan sangat sulit memvonis pidana karena terdakwa berlindung di balik doktrin Business Judgment Rule yang sah secara hukum.
- KATA KUNCI TAMBAHAN: “KEWENANGAN KHUSUS PENGADAAN”
Misi Utama: Menghindari Tender Terbuka dan Melegalkan Kolusi.
Bagaimana cara membagi-bagi proyek kepada kroni tanpa ketahuan? Hapus kewajiban tender terbuka.
Dasar Hukum (Lex Specialis):
- Revisi UU BUMN (UU No. 1 Tahun 2025) & PP terkait memberikan landasan Lex Specialis (hukum yang bersifat khusus).
- Pasal Pendelegasian Kewenangan (PP No. 10 Tahun 2025) memberikan hak otonom kepada Danantara untuk membuat aturan pengadaannya sendiri (Self-Regulatory Body).
Analisis: “Pintu Gerbang KKN”
Aturan ini memberikan kewenangan “Superholding” untuk mengecualikan diri dari ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah (seperti kewajiban via LPSE/E-Catalogue). Mereka bisa membuat aturan internal yang melegalkan “Penunjukan Langsung” (Direct Appointment) untuk investasi strategis dengan alasan “fleksibilitas investasi”.
- Kesimpulan Poin 3: Ini bukan efisiensi. Ini adalah legalisasi kolusi. Proyek triliunan bisa langsung ditunjuk ke perusahaan milik keluarga atau kroni tanpa kompetisi.
SIMULASI SKENARIO NYATA: “THE FREEPORT HEIST”
Jika pasal-pasal di atas lolos dalam RUU Danantara, beginilah simulasi pengalihan aset strategis seperti Freeport bisa terjadi:
Transfer: Saham Freeport (yang susah payah direbut negara) dipindah ke Danantara.
Perubahan Status: Aset tersebut resmi berubah dari Aset Negara menjadi Aset Korporasi Danantara.
Operasi Senyap: Danantara menjual sebagian saham Freeport ke “Investor Strategis” (yang ternyata perusahaan cangkang milik kroni) dengan harga diskon, menggunakan alasan “kebutuhan likuiditas mendesak” melalui mekanisme Penunjukan Langsung (Poin 3).
Audit BPK Masuk? Ditolak. “Maaf, ini bukan uang negara lagi, ini urusan korporasi (B to B).” (Poin 1).
Penindakan KPK Masuk? Gagal. “Tidak ada kerugian negara. Yang rugi hanya neraca PT Danantara akibat risiko bisnis wajar.” (Poin 1 & 2).
Hasil Akhir:
Aset strategis beralih tangan ke privat dengan harga murah, pejabatnya kaya raya dari rente, dan hukum negara tidak bisa menyentuh mereka.
Negara akan berdalih:
“Tenang, pengalihan saham ke Danantara tidak menghilangkan pengendalian strategis pemerintah.”
Namun faktanya:
Pengendalian ≠ Kepemilikan penuh.
Kepemilikan adalah sumber rente. Diskon saham, rights issue tertutup, dan divestasi parsial adalah metode pemindahan nilai (value transfer) yang nyata.
Jika dilakukan lewat skema ini:
-BPK sulit masuk.
-KPK kehilangan unsur pidana.
Semua sah di atas kertas.
Ini adalah apa yang disebut dalam literatur akademik sebagai:
Asset Stripping via Legal Entity Transformation
(Pelucutan aset melalui transformasi badan hukum).
(Lhynna Marlinna)