Oleh: Desk Investigasi Politik & Keamanan Publik
(Spesialis Tata Kelola Institusi Negara)
JAKARTA — Tahun 2025 seharusnya menjadi tahun berkabung bagi citra kepolisian. Dari Tragedi Kwitang yang menewaskan dua demonstran muda hingga kematian tragis pengemudi ojol di bawah roda kendaraan taktis, etalase Polri retak parah. Namun, di markas besar Jalan Trunojoyo, suasana justru penuh pesta pora seremonial. Di tengah kepulan asap gas air mata di jalanan, piala dan piagam penghargaan justru membanjiri meja kerja Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Sebuah paradoks mencolok terjadi: semakin rendah kepercayaan publik di akar rumput, semakin tinggi apresiasi yang datang dari lembaga-lembaga survei tertentu. Apakah ini prestasi nyata, atau sebuah operasi damage control yang terstruktur?
Pola Transaksional: Krisis Dibalas Penghargaan
Penelusuran tim investigasi menemukan korelasi waktu yang terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Penghargaan bagi Polri di tahun 2025 tidak muncul di ruang hampa, melainkan hadir tepat setelah “badai besar” menghantam.
Saat publik mendidih pasca-penemuan kerangka Farhan dan Reno di gedung bekas terbakar di Kwitang—kasus yang memicu dugaan kelalaian aparat—muncul narasi tandingan berupa penghargaan bertajuk “Polri Berhasil Jawab Tantangan 2025”. Pola ini berulang: krisis terjadi, sentimen negatif melonjak, dan seketika itu pula obat penawar berupa survei apresiasi disuntikkan ke media massa.
Siapa Vendor Pemberi Nilai A?
Menelusuri siapa di balik piagam-piagam tersebut membuka kotak pandora tentang independensi data.
Salah satu pemberi penghargaan paling vokal adalah PRIC (Paradigma Research and Ideas Center). Jika ditelisik lebih dalam, lembaga ini bukanlah menara gading akademis yang sunyi dari kepentingan. Direktur Eksekutifnya, Dedi Ermansyah, memiliki jejak politik tebal sebagai mantan Wakil Gubernur Bengkulu dan kader partai politik (NasDem).
Ketika sebuah lembaga riset dipimpin oleh politisi aktif atau mantan pejabat eksekutif, objektivitas menjadi barang mahal. Pemberian penghargaan ini lebih terlihat sebagai political gesture—sebuah upaya saling mengamankan antar-elit—daripada hasil riset sosiologis yang murni. Lembaga ini memberikan jubah legitimasi akademis untuk menutupi borok kinerja lapangan.
Ironi Internasional dan Broker Kekuasaan
Kejanggalan semakin meruncing pada penghargaan internasional dari ITUC (International Trade Union Confederation) yang memuji Polri dalam “perlindungan hak buruh”.
Fakta lapangan berbicara sebaliknya: 2025 adalah tahun di mana buruh paling sering berhadapan dengan barikade polisi. Lantas, bagaimana penghargaan ini bisa lolos? Jawabannya mengarah pada peran Andi Gani Nena Wea, Presiden KSPSI yang dikenal memiliki akses “VVIP” ke lingkar istana dan kepolisian.
Penghargaan ini terindikasi kuat sebagai hasil lobi tingkat tinggi elit serikat buruh yang telah terkooptasi kekuasaan, bukan suara murni buruh yang berpeluh di aspal.
Anggaran Jumbo untuk Dukungan Manajemen
Di balik operasi pemulihan citra ini, ada mesin logistik yang bekerja. APBN 2025 mengalokasikan dana fantastis sebesar Rp 126 Triliun untuk Polri.
Pos anggaran “Dukungan Manajemen”—yang mencakup kehumasan dan operasional media—menjadi dompet tebal yang memungkinkan institusi ini mengelola narasi. Dalam ekosistem media modern, anggaran sebesar ini mampu “membeli”ruang pemberitaan positif, membiayai survei-survei pesanan, hingga menggerakkan pasukan siber untuk menenggelamkan kritik netizen.
Kesimpulan: Prestasi Semu di Atas Kertas
Hasil survei independen GoodStats 2025 yang mencatat 66,2% responden memiliki pengalaman buruk dengan polisi adalah tamparan realitas yang tak bisa ditutupi oleh seribu piagam sekalipun.
Apa yang kita saksikan di tahun 2025 bukanlah panen prestasi, melainkan suksesnya sebuah “tender survey”. Pemenangnya bukan rakyat yang merasa aman, melainkan para konsultan politik dan surveyor partisan yang berhasil menjual jasa “kosmetik” untuk memoles wajah institusi yang sedang bopeng.
Selama penghargaan hanya menjadi alat defense mechanism pejabat, reformasi Polri hanya akan menjadi slogan kosong di spanduk jalanan.
Laporan ini disusun berdasarkan analisis data publik, rekam jejak tokoh, dan kronologi peristiwa sepanjang tahun 2025.
Penulis : Lhynna Marlinna ( EFBE /MS/ LM)