Oleh: TBN Simed Barani
BRANINEWS.ID–Belajar dari tahun 1998,kita bertahan atau runtuh yang kedua kali ?
Indonesia tahun 2026 kini,jauh lebih kuat secara militer dan ekonomi dibanding 1998. Kita memiliki kemandirian alutsista dan ketahanan pangan yang kian solid. Namun, fondasi fisik ini tidak akan berarti jika Ketahanan Mental Nasional kita runtuh akibat racun disinformasi.
Kita harus waspada terhadap setiap narasi yang mencoba mengadu domba antara rakyat dan pemerintah. Kritik adalah vitamin bagi demokrasi, namun fitnah yang didanai asing dan elit koruptor adalah racun bagi kedaulatan. Menjaga nalar pikir dalam hal Kedaulatan ditengah badai Infiltrasi Hibrida
Indonesia hari ini sedang berada dalam ujian sejarah yang besar. Di satu sisi, kita melihat langkah tegap pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto dalam membangun Postur Pertahanan Ideal, hilirisasi industri, hingga pembersihan birokrasi dari akar korupsi.
Namun di sisi lain, ruang digital kita justru riuh oleh narasi “kegagalan” yang diproduksi secara sistematis. Mengapa ada jurang pemisah yang begitu dalam antara realita pembangunan dan persepsi publik di media sosial?
Aliran Dana dan “Invisible Hand”
Sejarah mencatat betapa rapuhnya kedaulatan kita pada tahun 1998 ketika aktor finansial global seperti George Soros mampu mengguncang fondasi ekonomi nasional hingga memicu chaos. Hari ini, polanya bertransformasi menjadi lebih halus namun lebih mematikan: Infiltrasi Hibrida.
Informasi mengenai adanya aliran dana miliaran rupiah dari luar negeri yang mengalir ke oknum LSM, media tertentu, hingga influencer bukan lagi sekadar isapan jempol. Ini adalah instrumen untuk mengganggu stabilitas dalam negeri.
Tujuannya sederhana: memastikan Indonesia tetap menjadi bangsa yang gaduh di dalam, sehingga kehilangan fokus untuk menjadi raksasa di panggung global.
Koalisi Elit yang “Tersakiti”
Ancaman asing ini menemukan momentumnya ketika bertemu dengan kepentingan elit domestik yang “tersakiti”. Mereka adalah kelompok yang selama ini hidup subur dari praktik koruptif dan kini kehilangan akses akibat penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang tanpa pandang bulu.
Kelompok ini melakukan investasi besar pada jaringan buzzer untuk memutarbalikkan fakta. Keberhasilan pembangunan infrastruktur disebut pemborosan; penguatan militer disebut militerisme; dan perbaikan ekonomi disebut ketimpangan. Mereka bersatu dalam satu misi: merusak kepercayaan rakyat agar pemerintah dicap gagal, sehingga mereka bisa kembali berkuasa dan memulihkan akses korupsi yang hilang.
Namun di sisi lain, ruang digital kita justru riuh oleh narasi “kegagalan” yang diproduksi secara sistematis. Mengapa ada jurang pemisah yang begitu dalam antara realita pembangunan dan persepsi publik di media sosial?
Saatnya kita merapatkan barisan, membedakan mana aspirasi murni dan mana pesanan asing. Pilihannya hanya dua: tunduk pada skenario global, atau tegak berdiri sebagai bangsa yang berdaulat penuh.
Kesimpulannya
Pertahanan terbaik sebuah bangsa bukan hanya terletak pada rudal atau jet tempur, melainkan pada Persatuan Nasional. Jangan biarkan Indonesia jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kalinya.(**)