BRANINEWS.ID –Badan Gizi Nasional (BGN) dibentuk oleh Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 yang ditandatangani pada 15 Agustus 2024.
Lembaga ini dibentuk khusus untuk mengelola program makan bergizi gratis dan mengatasi stunting, yang berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia
Berikut adalah poin penting terkait pembentukannya:
Pendiri: Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dasar Hukum: Perpres No. 83 Tahun 2024.
Tujuan: Mempersiapkan dan melaksanakan program makan bergizi gratis, mendukung pemerintahan Prabowo Subianto.
Kepala Badan: Dadan Hindayana (dilantik oleh Jokowi pada 19 Agustus 2024).
Sekretariat Kabinet Republik Indonesia
Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.
Badan ini berfokus pada pemenuhan gizi anak sekolah, balita, dan ibu hamil.
Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 yang dirilis Kemenkes Mei 2025:
- Berapa persen stunting tahun 2024?
19,8%secara nasional, turun dari 21,5% pada 2023.
Itu setara 4.482.340 balita stunting.Tahun 2024 juga berhasil mencegah sekitar 337.000 balita dari risiko stunting.
Target 2024 sebenarnya 20,1%, jadi capaian 19,8% melampaui target. a7c9bed6 - Berapa persen yang menerima sekarang?
Data persentase nasional “penerima intervensi stunting saat ini” tidak dipublikasikan langsung di SSGI 2024. Yang ada:
- Total balita stunting: 19,8% atau 4,48 juta anak
- Distribusi PMT, tablet tambah darah, alat antropometri 300.000 unit sudah berjalan di Posyandu
- Cakupan penerima program seperti PMT lokal, Bantuan Pangan, PKH komponen balita/ibu hamil ada, tapi angkanya dilaporkan per program & daerah, bukan % tunggal nasional. bed6a7c9
Untuk cek apakah nama Anda/keluarga masuk penerima, Kemensos menyediakan web cekbansos.kemensos.go.id. 3614
- Apakah penerima saat ini sesuai survey awal?
Belum sepenuhnya. SSGI 2024 mencatat variasi besar antar kelompok:
- Kelompok ekonomi kuintil 1 (termiskin) prevalensinya 29,8%, paling tinggi
- Prevalensi juga berbeda antarprovinsi & kabupaten/kota bed635f1
Artinya, sasaran intervensi harus lebih tajam ke kelompok miskin & 6 provinsi penyumbang 50% kasus: Jabar, Jateng, Jatim, Sumut, NTT, Banten. Pemerintah menekankan perlunya sinergi program stunting dengan penghapusan kemiskinan ekstrem dan peta kerawanan pangan.
Jadi: angka stunting nasional 2024 sudah jelas 19,8%, tapi cakupan penerima intervensi belum 100% tepat sasaran menurut data SSGI. Masih ada kesenjangan, terutama di keluarga miskin.
SUKSES GUGAT PENSIUN DPR,KINI MBG DIGUGAT,TUNGGU PUTUSAN MK
Hal itu terbukti Lita Gading dengan keberaniannya menggugat ke MK soal penghapusan pensiun anggota DPR. Dr. Lita Gading dan tim nya. Bisa memperjuangkan Aspirasi rakyat. Akhirnya survei membuktikan bisa menghapus pensiunan DPR RI.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh pemerintahan Prabowo Subianto saat ini juga sedang digugat di Mahkamah Konstitusi. Sejumlah warga dan organisasi masyarakat sipil telah mengajukan uji materi terhadap
Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, karena pendanaan program ini dianggap diambil dari pos anggaran pendidikan.
Dalam dokumen gugatan, disebutkan bahwa anggaran pendidikan mencapai Rp769,1 triliun, dengan sekitar Rp223 triliun dialokasikan untuk MBG. Para pemohon berpendapat bahwa alokasi tersebut berpotensi mengurangi porsi dana pendidikan yang diwajibkan oleh konstitusi, yaitu minimal 20% dari APBN.
Para pemohon menekankan bahwa mereka tidak menolak pemenuhan gizi anak, namun mereka menilai bahwa sumber pendanaan harus diperbaiki agar tidak melanggar ketentuan konstitusi. Saat ini, keputusan mengenai gugatan ini masih menunggu sidang di Mahkamah Konstitusi.(DBS)