Oleh: Dewi Fatimah
JEPARA ,BRANINEWS..ID – Musim kemarau sebenarnya bukan peristiwa yang datang tiba-tiba. Ia datang setiap tahun sebagai sebuah siklus. Karena itu, kekeringan dan rawan air semestinya bukan sekadar persoalan bagaimana pemerintah membagikan air ketika warga sudah kesulitan, tetapi bagaimana pemerintah merencanakan sumber air jauh sebelum krisis terjadi.
Pemerintah Kabupaten Jepara menyatakan penanganan kekeringan telah dilakukan sejak tahun sebelumnya melalui penetapan skala prioritas. Tahun ini, lima desa yaitu Clering, Cepogo, Banjaran, Kepuk, dan Tunahan mendapat dukungan CSR Bank Jateng yang diperkirakan menjangkau sekitar 1.760 kepala keluarga. #Berita Jepara
Di sisi lain, sejak Juli 2026 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jepara juga telah mengerahkan 54 truk tangki untuk mendistribusikan sekitar 216 ribu liter air ke Kedungmalang, Tunahan, dan Sumberrejo. #ANTARA News Jateng
Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan air bersih bukan persoalan kecil dan sederhana. Dan justru karena itu, perencanaan jangka panjang harus lebih kuat daripada sekadar respons darurat. Truk tangki adalah penyelamat ketika krisis terjadi. Sumur bor adalah solusi infrastruktur.
Pemerintah Kabupaten Jepara kini menyiapkan pembangunan sumur bor dan jaringan pipanisasi untuk menghadapi kekeringan. Pemkab menyebut sekitar Rp 1 miliar dari APBD 2026 dialokasikan untuk pembangunan sumur dan jaringan air bersih, ditambah dukungan CSR sekitar Rp 300 juta. Program tersebut diarahkan ke sejumlah desa yang dianggap rawan kekeringan. #Berita Jepara. Langkah tersebut tentu patut diapresiasi.
Tetapi justru dari sinilah pertanyaan yang lebih besar perlu diajukan:
Mengapa persoalan air bersih baru terlihat sangat serius ketika kemarau sudah berlangsung? Bukankah data wilayah rawan kekeringan, kondisi geologi, akuifer, air tanah dan kebutuhan air masyarakat seharusnya sudah menjadi dasar perencanaan jauh sebelumnya?
Pahami apa yang ada di lapisan bawah tanah
Sumur bor bukan sekadar soal membuat lubang lebih dalam. Di bawah tanah terdapat sistem geologi dan hidrogeologi yang menentukan apakah suatu wilayah memiliki cadangan air yang cukup, pada kedalaman berapa air dapat ditemukan, bagaimana kualitasnya, berapa debit yang dapat diambil, serta apakah pengambilan air tersebut berkelanjutan.
Karena itu, pembangunan sumur bor idealnya tidak berhenti pada pertanyaan, “Di mana warga kekurangan air?” Tetapi harus dilanjutkan dengan pertanyaan, “Di mana sumber air bawah tanah yang paling layak dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan warga ditemukan?”
Pemenuhan kebutuhan dasar manusia itu membutuhkan pembacaan data geologi dan hidrogeologi sebelum air tanah dapat diekploitasi untuk memenuhi kebutuhan lebih banyak masyarakat dalam jangka panjang. Dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri telah menyediakan Peta Geologi Kabupaten Jepara yang bersumber dari Dinas ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) Jawa Tengah. Artinya, instrumen data geologi untuk menjadi salah satu bahan perencanaan telah disediakan. Persoalannya kemudian, sejauh mana data tersebut benar-benar digunakan dalam perencanaan pembangunan air bersih? Dan apakah data tersebut telah digunakan secara tepat dan dibaca tuntas?
Yang diperlukan kemudian adalah pemetaan dan kajian ilmiah, karena secara teknis tersedia data dan perangkat untuk menentukan titik duga sumber air baku. Telaah mendalam ini diperlukan sebelum lokasi sumur bor ditentukan dengan melakukan kajian secara terpadu, melakukan perencanaan secara terpadu dari sisi teknik dan ekonomi.
Secara teknik, kajian itu harus menjawab pertanyaan-pertanyaan, apakah sudah tersedia kajian hidrogeologi masing-masing wilayah yang mencakup; kedalaman muka air tanah, karakteristik akuifer, potensi debit, kualitas air, kemampuan pengisian kembali (recharge), risiko intrusi air laut untuk wilayah pesisir, dampak pengambilan air tanah dalam jangka panjang, serta hubungan antara kondisi geologi dan keberadaan sumber air? Karena itu inventarisasi daerah rawan air tidak semata mencukupi kebutuhan masyarakat saat krisis air tiba, tetapi juga memadukan data kebutuhan air bersih dengan lokasi titik duga CAT (Cekungan Air Tanah) yang mampu mencukupi kebutuhan air dalam jangka panjang.
Sebab mengebor sumur tanpa membaca kondisi lapisan bawah tanah ibarat mencari air dengan mata tertutup. Jepara membutuhkan peta jalan air, bukan sekadar pembangunan sumur bor yang bersifat reaktif tanpa perencanaan yang kuat sebagai upaya pemenuhan kebutuhan jangka panjang.
Upaya Pemerintah Daerah menargetkan pada 2027 tidak ada lagi lokasi kekeringan, termasuk Karimunjawa #Berita Jepara, patut di dukung.
Dengan target yang sangat baik tersebut Jepara membutuhkan peta jalan ketahanan air. Target besar itu tentu membutuhkan pendekatan yang ‘besar’ juga ‘benar’. Kajian secara ekonomi pun perlu dilakukan. Jika dengan biaya yang sama tetapi debit air tidak memadai dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dalam jangka panjang, tentu upaya pemenuhan itu kurang menguntungkan secara ekonomi walaupun mampu mengatasi masalah sesaat, saat krisis air terjadi.
Perencanaan yang baik dan terpadu, diharapkan dapat menentukan di mana sumur bor dan embung dibangun, di mana jaringan perpipaan ditanam, di mana konservasi mata air, di mana penampungan (waduk) air hujan direncanakan dan di mana pengambilan air tanah justru harus dibatasi. Dengan pendekatan seperti itu, pembangunan tidak lagi sekadar “mencari air ketika air habis”, tetapi menjadi investasi jangka panjang untuk ‘ketahanan air masyarakat’.
Kabupaten Jepara dengan kandungan sumber daya airnya, secara geologi dan hidrogeologi, dapat dibaca lapisan tanahnya– dibaca ketersediaan air dalam dan air permukaannya- dan ditentukan dimana pembangunan sumber-sumber air baku dan jaringan perpipaannya. Sebab air adalah kebutuhan dasar manusia. Dan karenanya kebutuhan dasar itu sebaiknya tidak direncanakan dengan pendekatan coba-coba.
Musim kemarau panjang tahun ini bukanlah kejutan.
Sebelumnya Pemerintah telah memberikan peringatan untuk bersiap menghadapi Godzilla El Nino. Bahwa musim kemarau tahun ini akan datang lebih panas, kering, panjang dan kuat/ekstrim. Kondisi itu meningkatkan resiko lingkungan, potensi krisis air bersih, gagal panen disektor pertanian serta maraknya kebakaran lahan/hutan. Inilah literasi yang penting bagi kita untuk mempersiapkan kebijakan dan antisipasi lebih baik. Kemarau bukan bencana yang tidak bisa diprediksi. Yang sulit diprediksi mungkin intensitas dan distribusinya. Tetapi kecenderungan musim kering, wilayah rawan kekeringan dan kondisi geologi wilayah dapat dipelajari.
Persiapan sebagai antisipasi dengan perencanaan yang baik mutlak dilakukan, karena ukuran keberhasilannya bukan hanya berapa banyak truk tangki yang dikirim, bukan pula berapa banyak sumur bor yang dibuat. Ukuran keberhasilan yang lebih penting adalah, apakah masyarakat tetap mendapatkan air ketika kemarau datang lagi, tanpa harus menunggu pemerintah bergerak saat dan setelah krisis terjadi. Kalau setiap tahun persoalan yang sama muncul kembali, mungkin yang perlu diprediksi bukan hanya musim kemaraunya tetapi juga perlu dievaluasi cara kita merencanakan kebutuhan airnya.
Para pengambil kebijakan terkait hal itu dapat duduk bersama sesuai kewenangan masing-masing mengalokasikan sumberdaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasarnya.
Memperhatikan kesulitan masyarakat di Jepara Utara saat musim kemarau tiba dan upaya Pemerintah Daerah memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, kiranya daerah layanan baru untuk wilayah Kecamatan Donorojo perlu segera dibuka agar krisis air setiap tahun di Jepara Utara dapat diselesaikan dengan perencanaan yang kuat, lebih terpadu dan pengelolaan jangka panjang. Study tentang hal itu harus segera dilakukan mengingat dari 16 (Enam Belas) kecamatan se-Kabupaten Jepara, hanya Kecamatan Donorojo yang belum terlayani Perumdam Tirta Jungporo dan di depan mata, kemarau segera datang kembali musim depan. Disclaimer / Red.
Sabtu, 29 Agustus 2026. Penulis adalah warga Jepara, tinggal di Kecamatan Kalinyamatan