JAKARTA,BRANI NEWS.ID –Menteri Keuangan Suahasil Nazara meminta Bea Cukai terus memperkuat pemberantasan rokok ilegal yang beredar di Indonesia.Diapun menilai penindakan terhadap aktivitas ilegal oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai semakin kuat dan harus terus dilanjutkan.
“Pak Djaka telah bekerja dengan teman-teman, teman-teman Direktorat Jenderal Bea Cukai, sepemantauan saya, penangkapan kegiatan-kegiatan ilegalnya itu menjadi lebih kuat, dan akan kita lanjutkan terus,” tukasnya.
Menkeu baru itu menegaskan, pengawasan tidak hanya menyasar rokok ilegal, tetapi juga berbagai barang terlarang lainnya, termasuk narkoba dan minuman beralkohol.
“Yang ilegal itu bukan hanya rokok, tapi berbagai macam hal yang lain yang harusnya kita tangani,” tegas Suahasil.
Perintah Gempur Rokok Ilegal, Penerimaan Hilang Rp59,86 Triliun
Setelah menduduki kursi Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa, Suahasil Nazara langsung memberikan pesan kepada jajaran Bea dan Cukai. Salah satu yang menjadi sorotan adalah peredaran rokok ilegal. Suahasil menegaskan bahwa penindakan terhadap berbagai kegiatan ilegal harus semakin kuat dan terus dilanjutkan. Bahkan ia secara langsung meminta jajaran Bea Cukai untuk terus menggempur peredaran rokok ilegal.
Persoalannya bukan sekadar barang tanpa kewajiban cukai. Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis, Fajry Akbar, memperkirakan potensi penerimaan cukai yang tidak masuk akibat rokok ilegal mencapai sekitar Rp47 triliun.
Jika ditambah PPN dan pajak rokok, total potensi penerimaan yang hilang diperkirakan mencapai Rp59,86 triliun. Angka tersebut merupakan estimasi potensi penerimaan, bukan kerugian negara yang telah ditetapkan secara resmi.
Masalahnya juga menyentuh pelaku usaha yang bermain sesuai aturan. Produsen rokok legal harus membayar cukai, PPN, dan pajak rokok, sementara produk ilegal bisa dijual lebih murah karena menghindari kewajiban tersebut. Kondisi inilah yang dinilai dapat membuat pasar semakin tidak seimbang. Bagi Suahasil, pemberantasan kegiatan ilegal pun tidak akan berhenti pada rokok.
Berbagai barang dan aktivitas ilegal lain yang berkaitan dengan kewajiban fiskal juga akan menjadi perhatian. Pesannya setelah menjadi Menkeu cukup jelas: pergantian pimpinan Kementerian Keuangan bukan berarti pekerjaan berhenti. APBN tetap harus dijaga, ekonomi harus tetap stabil, sementara kebocoran penerimaan dari aktivitas ilegal akan terus ditekan.(BRO/ BRED)