BRANINEWS.ID, INDONESIA -Per Februari 2026, impor minyak Kuba dilaporkan mendekati nol. Konsumsi harian negara tersebut diperkirakan sekitar 40.000 barel per hari, sementara cadangan yang tersedia disebut hanya cukup untuk bertahan sekitar dua pekan. Dampaknya langsung terasa di dalam negeri.
Kuba saat ini menghadapi salah satu krisis terberat dalam beberapa dekade terakhir. Negara kepulauan berpenduduk lebih dari 10 juta jiwa tersebut berada dalam kondisi darurat akibat terhentinya pasokan energi dan terganggunya distribusi pangan.Pemadaman listrik bergilir terjadi di berbagai kota, transportasi umum lumpuh akibat kelangkaan bahan bakar, dan aktivitas industri mengalami gangguan serius.
Krisis energi ini juga berdampak pada sektor pangan. Kuba selama ini mengimpor sekitar 80 persen kebutuhan makanannya. Beras didatangkan dari Vietnam, kedelai dari Brasil, gandum dari Kanada, Argentina, dan Prancis, serta produk unggas sebagian berasal dari Amerika Serikat.
Situasi ini dipicu oleh kebijakan blokade yang dilakukan Amerika Serikat, yang secara efektif menghentikan masuknya kapal-kapal pengangkut minyak ke wilayah Kuba.
Kebijakan tersebut disebut berkaitan dengan langkah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang memperketat tekanan terhadap Venezuela. Setelah kepemimpinan Presiden Venezuela Nicolás Maduro melemah akibat tekanan politik internasional, distribusi minyak dari Venezuela ke Kuba ikut terhenti.
Padahal selama ini Venezuela merupakan salah satu pemasok energi utama bagi Havana.Data perdagangan menunjukkan bahwa hingga awal 2025, pasokan minyak Kuba sebagian besar berasal dari empat negara, yakni Aljazair, Rusia, Meksiko, dan Venezuela. Namun dinamika geopolitik mengubah kondisi tersebut secara drastis.
Rusia dan Aljazair tidak lagi mampu memasok secara optimal, sementara Meksiko menghentikan ekspor minyaknya ke Kuba setelah muncul ancaman sanksi sekunder dari Washington terhadap negara mana pun yang tetap berdagang dengan Havana.
Krisis energi ini juga berdampak pada sektor pangan. Kuba selama ini mengimpor sekitar 80 persen kebutuhan makanannya. Beras didatangkan dari Vietnam, kedelai dari Brasil, gandum dari Kanada, Argentina, dan Prancis, serta produk unggas sebagian berasal dari Amerika Serikat. Dengan terbatasnya bahan bakar untuk transportasi dan distribusi, serta terganggunya jalur perdagangan laut, ancaman krisis pangan semakin nyata.
Sektor pertanian modern yang bergantung pada traktor, pompa irigasi, dan logistik berbasis bahan bakar fosil turut terdampak. Pemerintah Kuba terpaksa memprioritaskan distribusi energi untuk fasilitas vital seperti rumah sakit dan industri pangan, sementara masyarakat menghadapi pemadaman listrik dan kelangkaan bahan pokok.
Di sisi lain, nilai tukar peso Kuba mengalami tekanan tajam di pasar informal. Depresiasi mata uang tersebut semakin menurunkan daya beli masyarakat, terutama pegawai negeri yang berpenghasilan tetap dalam mata uang lokal. Sejumlah analis menyebut kondisi ini sebagai krisis paling berat sejak era “Special Period” pada awal 1990-an pasca runtuhnya Uni Soviet.
Di tengah tekanan tersebut, Tiongkok dilaporkan menyatakan kesiapan memberikan bantuan kemanusiaan berupa pengiriman puluhan ribu ton beras. Langkah ini dipandang sebagai bagian dari dinamika geopolitik yang lebih luas antara Washington dan poros Beijing–Moskow di kawasan Amerika Latin dan Karibia.
Sektor pariwisata Kuba yang selama ini menyumbang sekitar 80 persen pendapatan jasa negara juga terdampak. Sejumlah maskapai asal Kanada dilaporkan menyesuaikan operasionalnya akibat keterbatasan bahan bakar di Havana. Padahal pada 2024, sekitar 860 ribu wisatawan Kanada tercatat berkunjung ke Kuba, menjadikan sektor ini sebagai salah satu penopang utama ekonomi nasional.
Perkembangan di Kuba menjadi pelajaran penting mengenai risiko ketergantungan tinggi pada impor energi dan pangan. Dalam konteks global yang semakin terpolarisasi, ketahanan energi dan kedaulatan pangan kembali menjadi isu strategis, bukan sekadar persoalan ekonomi.
Bagi Indonesia, situasi ini menjadi pengingat akan pentingnya kebijakan yang berpijak pada kepentingan nasional dan pemahaman geopolitik yang matang. Indonesia dinilai beruntung memiliki kepemimpinan yang menaruh perhatian besar pada kedaulatan energi dan pangan,
termasuk dorongan hilirisasi sumber daya alam, penguatan cadangan strategis, serta upaya memperluas kerja sama internasional secara seimbang. Pendekatan yang memahami dinamika geopolitik global menjadi krusial agar Indonesia tidak terjebak dalam ketergantungan yang berisiko di tengah persaingan kekuatan besar dunia.
Krisis Kuba mempertegas bahwa dalam geopolitik modern, energi dan pangan bukan hanya komoditas ekonomi, melainkan instrumen strategis yang menentukan stabilitas dan kedaulatan suatu negara.(BUNGKRIS)