JAKARTA, BRANINEWS.ID-Di era Jokowi, pemerintah Indonesia mengempit 51 persen saham PTFI. Kala berkuasa, Jokowi bahkan menyebut, 70 persen penghasilan Freeport mengalir ke brankas pemerintah.
Pada 2024, PT Freeport Indonesia (PTFI/Freeport) mereguk untung (profit) Rp 67 triliun dari mengeruk emas di bumi Papua, namun hanya setor Rp 7 triliun untuk pemerintah Indonesia dan Papua seperti dikutip media ini dari suara.com. Padahal, Indonesia memiliki saham mayoritas 51 persen di Freeport.
“Kalau benar Indonesia yang menggenggam saham 51 persen di Freeport, hanya dapat bagian keuntungan Rp7 triliun saja, itu manipulasi. Sudah sangat keterlaluan merugikan Indonesia,” ungkap Pakar Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi
Fahmy yang pernah menjadi anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas di bawah kepemimpinan Almarhum Faisal Basri, menilai, dugaan manipulasi itu, sangat terbuka. Untuk itu, Presiden Prabowo Subianto harus berani menghentikannya.
“Indikasi manipulasi tersebut dimungkinkan dilakukan Freeport, karena pihak Freeport pemegang saham pengendali. Pemerintahan Prabowo harus bisa menghentikan dugaan manipulasi tersebut dengan cara membatalkan Freeport sebagai pemegang saham pengendali,” paparnya.
Sebelumnya, ekonom dari Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR), Gede Sandra membongkar keganjilan sistem bagi hasil antara PT Freeport Indonesia (PTFI/Freeport) dengan pemerintah. Enak di Freeport namun buntung untuk pemerintah Indonesia dan Papua Tengah.
“Tapi ada yang aneh. Pada 2024, misalnya, saya catat profit Freeport mencapai Rp67 triliun. Tapi bagian pemerintah baik pusat dan daerah, cuman Rp7 triliunan (Rp7,73 triliun) saja. Kurang dari 11,5 persenan. Enggak tahu apa pertimbangannya,” ungkap Gede,
Sebagai pemilik 51 persen saham, kata Gede, pemerintah Indonesia seharusnya kebagian minimal Rp34 triliun, bukan hanya Rp7,73 triliun yang dibagikan ke pemerintah pusat Rp3,1 triliun dan pemerintah daerah Rp4,63 triliun.(EKON/FRE/BRARED)