BRANINEWS .ID, INDONESIA-Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) yang resmi berlaku mulai 2 Januari 2026, penegakan hukum kini lebih difokuskan pada penguatan hak-hak pelapor dan transparansi penyidikan.
Memasuki awal tahun 2026, masyarakat perlu memahami adanya transformasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
Jika Anda mendapati laporan di Kepolisian (Polres) tidak ditindaklanjuti atau jalan di tempat, berikut adalah panduan langkah hukum yang dapat Anda ambil sebagai berikut:
- Dasar Hukum & Hak PelaporBerdasarkan regulasi terbaru, terdapat tiga poin utama yang melindungi masyarakat:Hak Melapor: Sesuai Perkapolri No. 7 Tahun 2022, kepolisian dilarang keras menolak laporan masyarakat.
UU No. 20 Tahun 2025 mengatur bahwa penyidik dapat diadukan secara etik maupun administratif jika mendiamkan laporan tanpa alasan sah.Hak Informasi (SP2HP) pelapor berhak mendapatkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) secara berkala.
- Langkah Strategis Jika Laporan MandekApabila laporan Anda tidak menunjukkan perkembangan dalam kurun waktu tertentu, lakukan langkah-langkah berikut :Tindakan yang harus dilakukan oleh pelapor,minta SP2HP, dan mendatangi SPKT atau penyidik terkait dan mintalah SP2HP secara tertulis untuk mengetahui status tindak lanjut perkara.
Pengaduan ke Atasan Kirim surat resmi kepada Kapolres (Atasan Penyidik) dengan tembusan ke Propam Polres/Polda.Dumas Presisi. Manfaatkan layanan online Dumas Presisi melalui website resmi Polri untuk pengaduan kinerja anggota Wasidik
Ajukan pengaduan ke bagian Wasidik (Pengawas Penyidikan) untuk audit progres perkara.
PRAPERADILAN Jika Polisi mengeluarkan SP3 (Penghentian Penyidikan) yang dianggap tidak sah, ajukan gugatan Praperadilan.
- Catatan Penting untuk Pelapor Segera & Sigap: Meskipun tidak ada batas waktu kaku, penyidikan harus dilakukan segera setelah laporan diterima.Dokumentasi: Pastikan Anda menyimpan salinan Laporan Polisi (LP) dan bukti tanda terima asli.
Instansi Eksternal:
Langkah-langkah di atas disusun berdasarkan pemberlakuan hukum periode 2025-2026. Untuk kasus spesifik yang kompleks, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat hukum atau advokat.
Jika jalur internal kepolisian tidak membuahkan hasil, Anda dapat melaporkan kendala tersebut ke Kompolnas.( PENJUR)