Oleh Supriyanto Martosuwito
BRANINEWS.ID, INDONESIA -Belakangan ini, atmosfer politik mulai diwarnai oleh manuver elite partai yang mulai menjajaki dukungan bagi periode kedua kepemimpinan Prabowo Subianto untuk tahun 2029–2034 dengan memisahkan dari Wapres Gibran Rakabuming Raka dan menghapus bayang-bayang Jokowi.
Para elite tampak mulai percaya diri bahwa modal elektoral Prabowo kini telah mandiri dan final, sehingga peran “Jokowi Effect” dianggap tidak lagi relevan.
Jika dibedah lebih dalam, asumsi ini merupakan sebuah perjudian politik yang sangat berisiko dan cenderung rapuh.
Realitas politik pasca-2024 menunjukkan bahwa kemenangan Prabowo bukanlah hasil dari kekuatan personal tunggal. Kemenangan tersebut adalah buah dari pertautan tiga kekuatan besar: instrumen negara, mesin politik Jokowi, dan simbol regenerasi yang direpresentasikan oleh Gibran.
Upaya untuk memutus salah satu pilar ini bukan sekadar soal etika atau balas budi politik, melainkan ancaman nyata terhadap stabilitas elektoral di masa depan.
Banyak elite yang terjebak dalam ilusi bahwa “Era Jokowi” telah berakhir seiring dengan berakhirnya masa jabatan formalnya. Padahal, perilaku pemilih menunjukkan hal yang berbeda.
Meski PDIP dan beberapa pihak berupaya mendegradasi pamor sang mantan presiden, “Jokowiisme” — yang mencakup stabilitas, pembangunan infrastruktur, dan gaya teknokratik-populis — masih menjadi kiblat mayoritas pemilih.
Sejarah politik kita mencatat bahwa figur seperti Megawati, SBY, bahkan Gus Dur tetap menjadi rujukan politik jauh setelah mereka turun takhta.
Dengan tingkat kepuasan publik yang melambung di akhir jabatannya dan rumahnya masih ramai dikunjungi diplomat dan rakyat – menganggap pengaruh Jokowi telah selesai adalah sebuah kegagalan dalam membaca psikologi massa.
Ketidaksukaan elite terhadap Gibran pun sering kali dibungkus dengan narasi ideologis, padahal kenyataannya partai politik adalah entitas yang sangat oportunis.
Penolakan yang muncul saat ini lebih tepat dipandang sebagai taktik tawar-menawar (bargaining) daripada prinsip moral.
Jika Gibran terbukti masih mampu mengonsolidasi suara di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan ceruk pemilih muda, maka narasi “tak berselera” tersebut akan luruh dalam semalam demi kompromi realistis untuk meraih kekuasaan.
Lebih jauh lagi, upaya mengerdilkan peran Gibran adalah bentuk salah baca terhadap politik simbol.
Wakil presiden memang jarang dinilai dari performa teknokratisnya, namun Gibran memegang fungsi simbolik sebagai jembatan bagi pemilih muda dan penegas bahwa kepemimpinan Prabowo bukanlah bentuk nostalgia Orde Baru, melainkan sebuah transisi generasi.
Tanpa Gibran, Prabowo berisiko kembali dicitrakan sebagai figur dari masa lalu dengan beban sejarah yang belum sepenuhnya lunas di mata publik.
Risiko lainnya muncul dari retorika “meluruskan yang bengkok” yang belakangan mulai digaungkan.
Ketika narasi mengenai kebocoran kekayaan negara atau kegagalan masa lalu diproduksi secara berlebihan, Prabowo sebenarnya sedang mengarahkan pedang pada fondasi yang menopang kemenangannya sendiri.
Politik dua periode membutuhkan kontinuitas narasi, bukan kontradiksi internal yang justru bisa mendelegitimasi pemerintahan saat ini.
Pada akhirnya, keberhasilan menuju periode kedua bukan hanya soal kesetiaan elite atau transaksi di tingkat partai, melainkan soal menjaga koalisi sosial.
Sesungguhnya elite bisa dinegosiasi; mereka mudah dibujuk dengan konsesi-konsesi, “dapat apa dan berapa” – sedangkan preferensi pemilih tidak bisa diperintah secara instan.
Hingga saat ini, satu-satunya figur yang terbukti mampu menggerakkan massa lintas kelas dan wilayah secara efektif adalah ekosistem yang dibangun oleh Jokowi.
Kenyataan pahit yang harus dihadapi para pengatur strategi adalah bahwa Prabowo masih membutuhkan Gibran dan ekosistem pendukungnya untuk menjaga legitimasi politiknya. Bukan sebaliknya.
Dalam panggung kekuasaan, rasa percaya diri yang berlebihan sering kali menjadi langkah pertama menuju keruntuhan.