JAKARTA, BRANINEWS .ID|Kebijakan pelibatan unsur pertahanan dalam program pengelolaan koperasi desa merah putih ( KDMP) menuai beragam tanggapan di tengah masyarakat. Pemerintah menilai pendidikan dasar militer tersebut penting untuk mencetak sumber daya manusia yang tangguh, disiplin, dan mampu bekerja di bawah tekanan dalam menjalankan program ekonomi desa.
|Jika ada yang mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus seleksi, akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp 100 Juta.
Pemerintah mewajibkan sekitar 30 ribu calon manajer dan pekerja Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), mengikuti Pelatihan Dasar Kemiliteran Komponen Cadangan (Komcad) di berbagai satuan pendidikan Tentara Nasional Indonesia. Program ini disebut sebagai bagian dari upaya membentuk kedisiplinan, karakter kepemimpinan, serta mental bela negara sebelum para peserta ditugaskan mengelola program ekonomi di berbagai daerah.
Secara keseluruhan, terdapat lebih dari 35.000 calon pengelola yang dinyatakan lolos seleksi nasional. Jumlah itu terdiri dari 30.000 calon manajer Koperasi Desa serta 5.476 calon pengelola program Kampung Nelayan Merah Putih.
Pelatihan Dasar Militer (Latsarmil) tersebut dilaksanakan di 67 satuan pendidikan TNI yang tersebar di seluruh Indonesia. Setiap peserta diwajibkan menjalani pendidikan dasar selama 30 hari pertama, sebelum melanjutkan pembekalan manajerial selama 15 hari berikutnya.
Program ini diselenggarakan melalui kolaborasi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dengan sejumlah kementerian teknis terkait, termasuk mekanisme perekrutan berbasis kontrak yang berada di bawah koordinasi Badan Usaha Milik Negara.
Setelah menyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan, peserta diwajibkan menjalani ikatan dinas selama dua tahun. Pemerintah juga menetapkan sanksi tegas bagi peserta yang mengundurkan diri setelah dinyatakan lolos dan mengikuti proses rekrutmen, yakni berupa penalti atau denda sebesar Rp100 juta.
Perdebatan mengenai efektivitas model pembinaan semi-militer bagi sektor ekonomi sipil, diperkirakan masih akan terus bergulir seiring pelaksanaan program ini di lapangan.
Namun di sisi lain, sejumlah warganet dan pengamat mempertanyakan relevansi pelatihan bergaya militer bagi pekerjaan operasional koperasi yang lebih berfokus pada manajemen ekonomi dan pelayanan masyarakat. Selain itu, besaran anggaran yang dialokasikan untuk pelatihan ribuan peserta tersebut juga menjadi sorotan publik.(TUAN)