BRANINEWS.ID || Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan,berdasarkan data Kementan, volume ekspor CPO Indonesia meningkat dari 26 juta ton menjadi 32 juta ton seiring kenaikan produksi nasional. Kenaikan produksi yang mencapai 6 juta ton ini dipicu oleh tren harga CPO global yang positif, sehingga memotivasi petani meningkatkan produktivitas kebun mereka.
Sebagai kesiapan pasokan bahan baku guna mendukung kebijakan mandatori Biodiesel 50 (B50). Sebanyak 3,5 juta ton crude palm oil (CPO) akan dialihkan untuk memperkuat ketahanan energi nasional mulai 1 Juli 2026.
“Sekitar 5,3 juta ton dari CPO kita jadikan biofuel, itu perintah Bapak Presiden Prabowo Subianto,” ujar Amran dalam keterangannya di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (6/4/2026).
Amran menjelaskan bahwa pengalihan 3,5 juta ton CPO tersebut merupakan langkah strategis untuk menekan impor solar dan memastikan kebutuhan energi nasional terpenuhi dari sumber domestik.
Sebagai pemegang 60 persen pangsa pasar CPO dunia, Indonesia dinilai memiliki kapasitas besar untuk menyeimbangkan kebutuhan ekspor dan konsumsi dalam negeri.
“B50 tercapai tahun ini. Kita bekerja sama dengan Menteri ESDM Pak Bahlil, kita kolaborasi dengan semua pihak,” ucap Mentan optimistis.
Ia menambahkan, kenaikan produksi nasional memungkinkan alokasi CPO untuk biofuel tetap berjalan tanpa mengganggu kinerja ekspor. Kebijakan ini diyakini memberikan manfaat ganda: memperkuat kedaulatan energi sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani sawit melalui stabilitas harga komoditas.
“Ini adalah bagian dari upaya kemandirian dan efisiensi energi. PT Pertamina sudah menyatakan kesiapannya untuk implementasi 1 Juli mendatang,” tegas Airlangga.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa dengan implementasi B50, Indonesia diprediksi akan mengalami surplus solar pada tahun 2026, yang semakin memperkokoh posisi Indonesia sebagai pemain utama energi hijau di pasar global.
Secara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa penerapan B50 berpotensi menghemat subsidi energi hingga Rp48 triliun. Kebijakan ini juga diprediksi mengurangi penggunaan bahan bakar fosil sebanyak 4 juta kiloliter (kl) per tahun.( PTR)