Oleh : Lhynna Marlinna
BRANINEWS.ID || Bagi seorang pembayar pajak yang setiap bulan menyetor ke kas negara, kalimat “Saya tidak rela uang pajak saya dipakai menggaji pejabat yang curang” bukan sekadar luapan emosi. Itu adalah gugatan moral yang sah.
Dalam negara demokrasi, warga negara membayar pajak untuk membeli satu hal utama: tata kelola yang adil. Kita membiayai profesionalisme birokrasi, integritas institusi, dan sistem yang bekerja berdasarkan aturan bukan kedekatan kekuasaan.
Namun pertanyaan besar mulai muncul ketika prinsip keadilan itu justru diduga terganggu dari dalam institusi yang selama ini dianggap paling disiplin dan hirarkis: militer.
Belakangan, beredar kegelisahan di kalangan internal TNI Angkatan Darat terkait nama Mayor Infanteri Teddy Indra Wijaya, sosok yang kini menjabat Sekretaris Kabinet dan dikenal dekat dengan lingkar kekuasaan.
Seskoad: Kawah Candradimuka Perwira AD
Di tubuh TNI AD, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) bukan sekadar sekolah lanjutan biasa. Lembaga ini merupakan salah satu tahapan paling penting dalam pembentukan perwira menengah menuju level strategis.
Bagi banyak perwira, lolos Seskoad berarti memasuki jalur serius menuju jabatan komando, pangkat Letnan Kolonel matang, hingga peluang menjadi Perwira Tinggi.
Tradisi di Seskoad terkenal keras. Seleksinya ketat, pendidikannya berat, dan seluruh peserta diwajibkan mengikuti proses secara penuh. Di sana, kemampuan berpikir strategis, disiplin, serta kepemimpinan ditempa secara sistematis.
Karena itu, munculnya rumor mengenai dugaan perlakuan khusus terhadap Mayor Teddy memunculkan kegelisahan serius.
Menurut informasi yang beredar di kalangan internal, terdapat dugaan bahwa status dan kedekatan politik memungkinkan adanya dispensasi tertentu dalam proses pendidikan mulai dari kehadiran hingga percepatan administratif demi memenuhi syarat karier.
Perlu ditegaskan: hingga kini belum ada klarifikasi resmi yang membenarkan ataupun membantah secara detail tudingan tersebut. Namun justru karena itulah isu ini menjadi sensitif. Dalam institusi yang dibangun di atas disiplin dan meritokrasi, rumor semacam ini saja sudah cukup merusak moral internal.
Mengapa Isu Ini Memicu Keresahan?
Kegelisahan di internal TNI AD bukan tanpa alasan.
- Meritokrasi Dipertaruhkan
Militer modern berdiri di atas prinsip merit. Pangkat dan jabatan seharusnya diperoleh melalui proses, kapasitas, serta rekam jejak.
Ketika muncul kesan bahwa seseorang bisa memperoleh perlakuan berbeda karena kedekatan politik, maka kepercayaan terhadap sistem mulai runtuh.
Banyak perwira lain harus meninggalkan keluarga, menjalani pendidikan berat, dan mengikuti seluruh tahapan secara disiplin demi mendapatkan legitimasi karier. Jika ada pengecualian, rasa keadilan otomatis terganggu.
- Struktur Senioritas Bisa Terguncang
Dalam kultur militer, senioritas bukan sekadar soal usia, tetapi urutan pembinaan karier dan legitimasi pengalaman.
Mayor Teddy bukan lulusan Adhi Makayasa di angkatannya. Banyak rekan seangkatannya bahkan masih menjalani tahapan karier reguler. Karena itu, percepatan karier yang dianggap terlalu istimewa berpotensi memunculkan kecemburuan struktural.
Masalahnya bukan pada pribadi Teddy semata, melainkan pada preseden yang bisa tercipta: apakah kedekatan dengan kekuasaan kini lebih menentukan dibanding mekanisme institusi?
- Ancaman “Jenderal Instan”
Seskoad bukan hanya formalitas administratif. Pendidikan ini dirancang untuk membentuk cara berpikir strategis seorang calon pemimpin militer.
Jika proses tersebut diperlakukan sekadar syarat birokrasi yang bisa dilompati, maka yang lahir bukan pemimpin strategis, melainkan “jenderal instan” yang miskin pengalaman konseptual.
Dalam jangka panjang, hal seperti ini berbahaya bagi kualitas kepemimpinan militer itu sendiri.
Kontrol Sipil Tidak Boleh Diam
Sebagian masyarakat mungkin menganggap dinamika internal militer bukan urusan publik. Padahal anggaran militer berasal dari rakyat.
Ketika dugaan privilese politik mulai menyentuh mekanisme internal institusi pertahanan, masyarakat sipil justru wajib bersuara.
Sebab persoalannya bukan lagi tentang satu orang, melainkan tentang apakah institusi negara masih bekerja berdasarkan aturan yang sama bagi semua orang.
Negara menjadi rentan salah kelola ketika lembaga seketat militer pun dianggap bisa dilenturkan demi kepentingan politik praktis.
Menunggu Transparansi Institusi
Penting untuk bersikap adil. Hingga saat ini, seluruh informasi terkait dugaan perlakuan khusus di Seskoad masih berada pada level kesaksian informal dan laporan internal yang belum terverifikasi secara resmi.
Karena itu, transparansi dari Mabes TNI AD menjadi sangat penting bukan hanya untuk menjaga nama baik institusi, tetapi juga untuk membersihkan nama Mayor Teddy sendiri apabila tudingan tersebut tidak benar.
Publik berhak mengetahui satu hal sederhana:
Apakah seluruh proses pendidikan dijalani dengan standar yang sama sebagaimana perwira lainnya?
Jika jawabannya ya, maka keterbukaan data akan menghentikan spekulasi. Namun jika aturan memang dibengkokkan demi satu figur, maka kerusakan yang ditimbulkan jauh lebih besar daripada sekadar polemik media sosial.
Karena ketika meritokrasi runtuh, yang hancur bukan hanya kepercayaan internal prajurit melainkan fondasi profesionalisme institusi negara itu sendiri.