BRANINEWS.ID|| Mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana melangkah keluar dari Gedung Bundar Kejaksaan Agung dengan rompi merah muda dan tangan diborgol, Rabu petang kemarin . Dua mantan wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, menyusul.
Ketiganya menjadi tersangka dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) — program yang selama ini digadang-gadang sebagai mahkota warisan pemerintahan Prabowo Subianto.
Publik terkejut. Padahal seharusnya tidak.
Korupsi di BGN bukan anomali. Ia adalah produk yang bisa diramalkan sejak awal — buah langsung dari sistem penunjukan yang keliru, bukan semata kelemahan moral pelakunya.
Perhatikan skalanya. BGN mengelola anggaran hingga Rp268 triliun, terfokus pada program makan bergizi. Angka ini melampaui anggaran Kementerian Pertahanan yang “hanya” Rp167,4 triliun untuk tiga matra TNI, melampaui Polri (Rp145,7 triliun), Kementerian Pekerjaan Umum (Rp118,5 triliun), bahkan Kementerian Kesehatan (Rp114 triliun).
Lembaga baru, tanpa tradisi birokrasi yang mapan, tanpa sistem pengawasan yang matang — langsung diberi kuasa atas anggaran setara APBN sebuah negara kecil.
Siapa yang dipercaya mengelolanya? Seorang profesor entomologi dari IPB. Pakar serangga yang terhormat di bidangnya, tetapi tanpa rekam jejak manajerial di sektor publik sekelas ini.
Kompleksitas institusional dan besarnya kuasa anggaran adalah kombinasi mematikan ketika diserahkan kepada tangan yang belum teruji.
Celah birokrasi menjadi gorong-gorong korupsi: dugaan pemotongan biaya per porsi, dugaan jual beli izin pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), bocoran dana dari jasa sertifikasi halal.
Semua itu, sejak jauh hari, sudah tercium dan dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi oleh Indonesia Corruption Watch.
Tidak ada yang mengejutkan di sini, kecuali lambannya respons.
Yang lebih mengkhawatirkan adalah apa yang terjadi setelah Dadan dicopot. Presiden Prabowo menunjuk penggantinya: Nanik S. Deyang, mantan jurnalis senior yang kemudian menjadi aktivis politik, lalu pejabat pemerintah.
Rekam jejak jurnalistiknya sebenarnya lumayan. Tetapi sebagai eksekutif lembaga negara dengan anggaran Rp268 triliun? Itu soal yang berbeda.
Perlu ditegaskan: banyak wartawan sukses menjadi negarawan besar. H. Adam Malik melalui jalan panjang — Partai Murba, parlemen, Menteri Luar Negeri, baru kemudian Wakil Presiden.
Harmoko mengakumulasi pengalaman bertahun-tahun di PWI dan DPR sebelum menjadi Menteri Penerangan. Hamzah Haz menapaki tangga politik selama puluhan tahun. Mereka semua membangun kapital manajerial dan politis secara bertahap, terukur, dan teruji.
Lompatan dari aktivisme komunikasi publik langsung ke pucuk pimpinan lembaga berbujet raksasa adalah kategori yang sama sekali berbeda.
Ironi terbesarnya: di antara tiga pimpinan BGN yang baru, justru sang Wakil Kepala — Agustina Arumsari, mantan Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi — yang memiliki rekam jejak paling relevan. Orang yang paling memahami tata kelola keuangan publik dan investigasi korupsi justru diposisikan di kursi kedua.
Ini bukan sekadar soal satu lembaga atau satu program. Ini adalah cermin dari pola berulang dalam tradisi penunjukan pejabat kita: loyalitas politik lebih diutamakan daripada kompetensi teknis, terutama ketika berhadapan dengan proyek prioritas yang bermuatan simbolik bagi sang pemimpin.
Padahal justru di situlah taruhannya paling besar. Program MBG adalah legacy Prabowo — sebuah janji kepada jutaan anak Indonesia.
Ketika dikelola oleh tangan yang salah, ia tidak hanya bocor secara fiskal, tetapi melubangi kepercayaan publik secara permanen.
“Bom” pertama sudah meledak hari ini di Gedung Bundar. “Bom” kedua sudah dipasang di Kebon Sirih.
Presiden masih punya waktu untuk menjinakkannya — dengan satu langkah sederhana yang sesungguhnya tidak sederhana sama sekali: menempatkan orang yang tepat, bukan orang yang setia. ***