BRANINEWS.ID|| Peta politik nasional kembali memanas dan memicu perdebatan sengit! Kehadiran politikus senior PDI-P, Andi Widjajanto, yang tertangkap kamera berada di tengah-tengah massa aksi demonstrasi mahasiswa di Bundaran HI, Jakarta, pada Jumat (12/6), berbuntut panjang. Manuver ini langsung memantik kecurigaan besar dari partai koalisi pemerintah terkait posisi aseli banteng moncong putih tersebut.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi pihak pertama yang secara frontal menodong PDI-P untuk menunjukkan jati diri yang sebenarnya. Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid, meminta PDI-P untuk tidak bersikap “abu-abu” dan membingungkan publik.
"Saya harap, mengambil sikap yang tegas saja. Kalau di oposisi, oposisi. Jangan abu-abu. Karena kami semua sedang berjuang keras untuk mewujudkan apa yang menjadi janji Pak Presiden. Menyeimbangkan kayak apa, itu enggak paham," semprot Jazilul, Kamis (18/6). seperti dilansir akun FB KBE.Gerah dengan tudingan tersebut, internal PDI-P langsung memberikan serangan balik yang tidak kalah menohok. Ketua DPP PDI-P, Deddy Sitorus, dengan nada tinggi meminta PKB untuk tidak sok mengatur rumah tangga partai lain. Deddy menegaskan posisi PDI-P sudah sangat klir sebagai penyeimbang kekuasaan di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Lebih baik Jazilul urus partainya sendiri daripada ngurusin orang lain... Tidak bisa seenaknya kader partai lain mendesak kami untuk melakukan apa pun. Memangnya dia siapa? Mungkin dia perlu menambah literasi lebih banyak soal sistem pemerintahan terkait parlementer vs presidensial. Terminologi oposisi hanya dikenal dalam sistem parlementer!" balas Deddy pedas.Sementara itu, terkait dugaan PDI-P berada di balik layar aksi demo mahasiswa, Ketua DPP PDI-P Bidang Sumber Daya, Said Abdullah, langsung membantah keras. Said menegaskan bahwa kehadiran Andi Widjajanto di lokasi demo adalah murni personal dan tidak boleh ditafsirkan sebagai representasi institusi partai.
Sikap PDI-P yang memilih berada di luar pemerintahan namun ogah disebut musuh Prabowo ini dinilai banyak pihak sebagai strategi cari aman yang ambigu. Apakah langkah ini murni demi menjaga fungsi kontrol demokrasi, atau sekadar strategi dua kaki demi mengamankan posisi politik ke depan? KBE