BRANINEWS.ID|| Gelombang desakan agar PDI-P segera menentukan sikap politiknya kian deras bergulir dari berbagai penjuru parpol koalisi pemerintah. Kali ini, Bendahara Umum DPP Partai NasDem, Ahmad Sahroni, turut melempar kritik super pedas dan provokatif yang menelanjangi posisi politik banteng moncong putih yang dinilai tidak konsisten alias “abu-abu”.
Sahroni secara terang-terangan menyindir tabiat politik PDI-P yang dianggap hanya mau mencari aman sendiri. Menurutnya, PDI-P kerap bersikap manis di saat kondisi sedang nyaman, tetapi langsung berbalik arah ikut-ikutan menyerang ketika roda pemerintahan sedang menghadapi masa-masa sulit.
"PDI-P jangan mau senangnya saja atuh, kala susah malah nimbrung untuk hajar pemerintah. Mau oposisi itu lebih gentle daripada plin-plan, lebih baik oposisi itu lebih gentle, supaya jelas!" cetus Sahroni dengan nada menyengat, Jumat (19/6).Lebih beringas lagi, Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini juga mengungkit dugaan adanya “tangan-tangan gaib” PDI-P di balik serangkaian kekisruhan dan aksi demonstrasi belakangan ini. Hal itu, menurut Sahroni, diperkuat oleh temuan kendaraan operasional milik oknum tertentu di lokasi aksi yang kini telanjur memicu asumsi liar di tengah publik.
Kritikan keras Sahroni ini senada dengan kejengkelan Ketua Fraksi PKB DPR, Jazilul Fawaid, yang sebelumnya menodong PDI-P setelah politikus Andi Widjajanto kedapatan ikut nongkrong di tengah demo mahasiswa. Koalisi pemerintah mendesak PDI-P bersikap ksatria untuk tidak bermain di dua kaki agar target-target program Presiden Prabowo Subianto tidak diganggu oleh sikap yang membingungkan.
Mendapat gempuran bertubi-tubi, PDI-P langsung buru-buru membentengi diri. Ketua DPP PDI-P, Andreas Hugo Pareira, menegaskan bahwa posisi partainya sudah sangat sah dan final berdasarkan hukum tertinggi partai.
"Partai penyeimbang di luar pemerintahan. Itu keputusan kongres partai," jawab Andreas singkat dan defensif.Melihat bantahan normatif tersebut, publik tentu makin penasaran: Apakah label “partai penyeimbang” ini murni demi check and balance demokrasi, atau sekadar tameng politis agar bebas menyerang pemerintah tanpa mau menanggung risiko sebagai oposisi murni?