BRANINEWS.ID|| Baru-baru ini, Indonesia malah merespons dengan bangga proposal peningkatan kerja militer dan pertahanan yang disorongkan AS. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin bahkan terbang langsung ke Pentagon-Washington menemui Menteri Perang AS Pete Hegseth dan menandatangani sejumlah kesepakatan.
Indonesia malah mendekat saat banyak negara menjauhi dan kecam Amerika Serikat Peningkatan kerja sama militer dan pertahanan antara Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) baru-baru ini dinilai sebagai langkah politik luar negeri yang anomali.
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Dino Patti Djalal mengatakan peningkatan kerja sama itu tak tepat waktu, bahkan cenderung masa bodoh melihat realitas geopolitik global saat ini yang menjauhi rezim pemerintahan Presiden Donald Trump.
Dino menjelaskan, dalam diplomatik, peningkatan hubungan dan kerja sama bilateral harus menjadikan penilaian momentum politik sebagai salah satu pertimbangan. Kata Dino, sekarang ini peningkatan kerja sama krusial di bidang militer dan pertahanan dengan AS, Indonesia tampak mengabaikan penilaian momentum politik tersebut.
“Kita melihat militer Amerika Serikat melakukan penculikan terhadap Presiden Maduro (Venezuela). Itu kan ilegal, melanggar hukum internasional,” kata Dino di Jakarta, Kamis (23/4/2026).
Kemudian militer AS juga melakukan pembunuhan sengaja terhadap pemimpin negara berdaulat Iran, Ayatollah Ali Khamenei serta melanjutkan invasi terhadap Iran. Pun militer AS melakukan pembunuhan terhadap ratusan anak-anak kecil saat mengebom sekolah di Minab, Teheran.
Selanjutnya melakukan penyerangan terhadap kapal militer Iran yang menewaskan banyak prajurit di perairan internasional Samudera Hindia, juga mengebom akses jembatan serta infrastruktur sumber daya Iran. Menurut Dino, rangkaian serampangan militer AS itu merupakan bentuk pelanggaran hukum internasional, yang mengundang berbagai kecaman dari seluruh dunia.
“Saya tidak paham, di tengah semua kritik dan kecaman mengarah ke Amerika Serikat, bahkan sekutunya, dan negara-negara sahabatnya sendiri juga menjauhi Amerika Serikat, dan menentang, mengkritik langkah semena-mena militer Amerika Serikat yang melanggar hukum internasional itu, tetapi kenapa Indonesia malah jauh-jauh datang ke Amerika Serikat menandatangani peningkatan kerja sama militer?,” kata Dino.
Kata Dino, peningkatan kerja sama militer dengan AS itu, seperti Indonesia dalam fase paling egois. “Seakan-akan, dalam istilahnya itu indifference, tidak peduli terhadap semua situasi, dan pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh militer Amerika Serikat.
Dari segi timing, semua itu sangat tidak tepat. Saya tidak bisa mengerti mengapa kita (Indonesia) saat ini seperti kehilangan kepekaan, bahkan indifference tadi, seperti masa bodo saja terhadap semua situasi saat ini,” ujar Dino.
Dino mempertanyakan apa kepentingan paling utama, dan krusial bagi Indonesia dalam peningkatan kerja sama bidang militer juga pertahanan dengan AS saat ini. Padahal, menurut Dino semua negara-negara yang selama ini menjadi sekutu, dan penyokong utama AS malah berbalik badan, dengan mengkritisi semua tindakan militer AS yang merasa paling benar melakukan aksi-aksi pelanggaran hukum internasional paling terang.
“Jadi kita harus melihat apa urgensinya untuk kita melakukan peningkatan kerja sama militer dan pertahanan dengan Amerika Serikat yang secara membabi buta melakukan hal-hal yang semuanya itu sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip internasional yang dipegang Indonesia,” kata Dino.
AS saat ini menjadi bancaan kritik dunia lantaran aksi terang-terangannya melakukan berbagai pelanggaran hukum internasional, dan hukum perang internasional di Venezuela, maupun di Iran.
Aksi AS itu bahkan mendapat kritik, dan kecaman keras dari negara-negara Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) yang selama lebih dari setengah abad mendukung segala macam bentuk invasi AS ke banyak negara dunia ketiga. Beberapa negara kunci kuat dari Benua Eropa pun mengecam, dan menolak kerja sama membantu militer AS dalam invansinya ke Iran.
Termasuk beberapa negara Liga Arab, mitra utama di kawasan Timur Tengah (Timteng) lainnya, pun juga negara-negara Asia-Pasifik yang mulai membatasi diri dalam hubungan militer dengan AS. Namun berbeda dengan yang dilakukan Indonesia.
Sebelum terbang ke AS, terungkap salah satu permintaan dalam kerja sama militer dan pertahanan yang ‘dipaksakan’ Washington, yaitu berupa penggunaan kawasan udara Indonesia untuk perlintasan jet-jet perang Paman Sam.
Pentagon meminta Kemenhan membolehkan jet-jet perang AS melintasi di wilayah udara Indonesia, hanya dengan izin melintas, tanpa perlu persetujuan. Atas proposal peningkatan kerja sama AS itu, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Indonesia bahkan sampai mengirim memo khusus agar Kemenhan berhati-hati dalam membahas kerja sama tersebut.
Juru Bicara Kemenlu Yvonne Mewengkang menegaskan setiap pengaturan kerja sama Indonesia dengan negara lain, termasuk dengan AS wajib menjadikan kedaulatan nasional penuh sebagai dasar utama kesepakatan. “Pemerintah menegaskan, bahwa tidak ada kebijakan yang memberikan akses bebas kepada pihak asing untuk menggunakan ruang udara Indonesia,” tegas Yvonne dikutip Republika, Selasa (15/4/2026).
“Setiap bentuk pengaturan kerja sama, termasuk dengan Amerika Serikat, tetap berada dalam kerangka kedaulatan penuh Indonesia, dan tetap memerlukan mekanisme serta prosedur nasional yang berlaku,” imbuh Yvonne. (Bambang Noroyono TSM)