DEMAK , BRANINEWS.ID|| Pembangunan Gedung Balai Desa Wonokerto, Kecamatan Karangtengah, Demak, jadi sorotan karena berdiri megah tanpa menggunakan Dana Desa, APBD, maupun PAD. Menurut data yang dihimpun media, Desa Wonokerto memang menerima Dana Desa:
- 2025: Rp919.631.000, dengan alokasi Rp180.000.000 untuk pembangunan/rehabilitasi/peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
- 2024: Alokasi Rp150.000.000 untuk program yang sama
Namun Kepala Desa Wonokerto menyatakan pada Rabu 13 Mei 2026 bahwa pembangunan gedung murni pakai uang pribadi. “Bukan uang saya. Ada orang yang senang sama saya juga senang Pemerintahan Desa Wonokerto. Siapa orangnya dan habis berapa tidak usah perlu tahu,” ujarnya.
Kades juga menegaskan tidak menganggarkan Dana Desa untuk rehab/peningkatan Balai Desa di 2024 dan 2025. Ia menyebut pernah ada tawaran rehab gedung senilai Rp148 juta dengan bongkar total, tapi ia menolak karena meragukan kecukupan dana. Saat itu juga ada dua orang dari Dinas Perkim yang datang minta tanda tangan, namun tidak disetujui.
Konteks yang perlu dicatat
- Boleh terima bantuan pribadi, tapi ada aturannya: Desa boleh menerima sumbangan dari pihak ketiga berdasarkan Permendagri No. 20/2018. Syaratnya harus dicatat dalam APBDes sebagai Pendapatan Desa Lain-lain yang Sah, transparan, dan tidak mengikat kebijakan desa.
- Transparansi penting: Karena Dana Desa untuk balai desa sempat dialokasikan di APBDes 2024-2025, publik wajar menuntut kejelasan kenapa tidak digunakan dan bagaimana mekanisme pencatatan dana pribadi yang masuk.
- Tujuannya mencegah konflik kepentingan: Bantuan pribadi tidak boleh dipakai untuk “membeli” pengaruh kebijakan desa. Itu sebabnya identitas donatur dan nilai bantuan sebaiknya dibuka agar tidak menimbulkan kecurigaan.
Ke depan, klarifikasi resmi dari Pemdes Wonokerto dan verifikasi dari Inspektorat Kabupaten Demak bisa membantu memastikan pembangunan ini bersih secara administrasi dan tidak melanggar aturan pengelolaan keuangan desa.(**)