BRANINEWS.ID || Unjuk rasa di Samarinda dilaporkan berlangsung sejak Selasa siang, sekira pukul 11.30 WITA. Massa aksi semula mulai berdatangan di kawasan Islamic Center Samarinda sejak pagi.
Setelah berkumpul di kawasan Islamic Center, massa aksi kemudian melakukan long march menuju Gedung DPRD Kaltim yang terletak di Jalan Teuku Umar. Massa bergerak dengan mobil komando, pengeras suara, dan spanduk tuntutan.
Berdasarkan update demo Kaltim di Samarinda hari ini pada Selasa (21/4/2026), massa aksi unjuk rasa menuntut Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) ini masih bertahan di titik lokasi yang berpusat di Kantor DPRD dan Kantor Gubernur Kaltim hingga sore hari.
Pada hari pelaksanaan aksi, tampak berbagai elemen masyarakat sipil yang ikut. Kelompok mahasiswa yang tampak terlibat dalam aksi ini. Sepanjang long march maupun ketika berada di kawasan Kantor DPRD Kaltim, para massa aksi menuntut pembenahan kebijakan Pemerintah Provinsi Kaltim, termasuk audit menyeluruh melalui DPRD.
Tuntutan untuk melakukan audit dan menjalankan fungsi pengawasan secara tegas ini sebelumnya digaungkan karena kekhawatiran masyarakat Kaltim akan penyalahgunaan wewenang di tingkat pemerintah provinsi. Hal ini dikarenakan Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud dan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud merupakan saudara kandung.
Sebelumnya, aksi ini merupakan unjuk rasa yang dilakukan oleh Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim. Aliansi ini terdiri dari berbagai kelompok masyarakat sipil, termasuk 56 organisasi masyarakat. Unjuk rasa ini sebelumnya juga diperkirakan bakal diikuti ribuan massa aksi dari berbagai elemen masyarakat sipil.
Massa aksi lalu menyuarakan tuntutan bagi Pemerintah Provinsi Kaltim untuk menghentikan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).Di kawasan Kantor DPRD Kaltim, massa aksi juga mendesak agar anggota DPRD dapat menerapkan fungsi pengawasan secara tegas.
Sebelumnya, tuntutan itu muncul di tengah publik karena kekhawatiran atas kebijakan Gubernur Rudy Mas’ud yang dinilai telah merugikan publik.
Rudy Mas’ud sebelumnya menjadi sorotan karena sejumlah kebijakannya yang kontroversial, termasuk pengadaan kendaraan dinas senilai Rp8,5 miliar dan renovasi rumah dinas senilai Rp25 miliar. Sebelumnya, tuntutan itu muncul di tengah publik karena kekhawatiran atas kebijakan Gubernur Rudy Mas’ud yang dinilai telah merugikan publik.
SBTirto