BRANINEWS.ID || Intelijen militer Indonesia pernah merambah ke segala lini, mulai dari petrus, penyaringan ideologi PNS, hingga pengendalian oposisi. Akankah kini terulang?
Di penghujung 1997, Brigjen Zacky Anwar Makarim, Direktur A Badan Intelijen ABRI (BIA), mengawasi anak buahnya dengan penuh waspada. Target mereka adalah seorang Letnan Kolonel yang dicurigai membocorkan laporan rahasia harian tentang operasi militer di Timor Timur.
Siang itu, sang perwira bertemu dua diplomat Australia di restoran hotel untuk menyerahkan dokumen. Begitu amplop berpindah tangan, tim intelijen langsung menyergap. Kepanikan pecah, dua diplomat berhasil kabur, meninggalkan lembaran laporan berkop resmi ABRI yang tercecer di lantai.
“Seketika itu juga kami cokok,” kata Zacky, dikutip majalah Tempo terbitan 2 Desember 2013.
Interogasi terhadap sang perwira membongkar identitas dua diplomat itu, Glend Merd Smith dan Peter John Waters, agen Australian Secret Intelligence Service (ASIS) yang bersembunyi di balik status sekretaris kedutaan. Skandal spionase ini segera dilaporkan ke Presiden Soeharto.
Surat peringatan keras dikirim ke Duta Besar Australia, menuntut pemulangan segera kedua agen. Sementara itu sang Letnan Kolonel dipensiunkan dini.
Bayang-bayang Moerdani dan Metamorfosis Intelijen Militer
Embrio sejarah intelijen militer Indonesia lahir dari lembaga awal setelah Indonesia merdeka, seperti Badan Istimewa pimpinan Zulkifli Lubis, lalu berganti rupa menjadi Badan Rahasia Negara Indonesia, Kementerian Pertahanan V, hingga Biro Informasi Angkatan Perang (BISAP) pada 1952.
Tonggak modernisasi muncul ketika Angkatan Darat mendirikan Pusat Psikologi AD (PSiAD), manuver politik untuk menandingi dominasi Biro Pusat Intelijen (BPI) pimpinan Subandrio yang dicurigai dekat dengan PKI.
Memasuki transisi Orde Baru, struktur itu dirombak menjadi Pusat Intelijen Strategis (Pusintelstrat), dipimpin Leonardus Benyamin Moerdani pada 1969. Tahun 1980, lembaga ini dilebur dengan Satgas Intel Komando Pemulihan Keamanan dan Keamanan (Kopkamtib) menjadi Badan Intelijen ABRI (BAI).
Setelah Moerdani naik sebagai Panglima ABRI pada 1983, lembaga tersebut direstrukturisasi besar-besaran menjadi Badan Intelijen Strategis (BAIS) pada 1986. Di tangan Moerdani, intelijen menjelma menjadi instrumen kekuasaan sentralisasi komando, operasi klandestin, dan kendali atas kebijakan elite.
Nama Moerdani melambung lewat operasi pembebasan sandera pesawat Garuda Woyla di Bangkok pada 31 Maret 1981. Ia mengambil alih kendali, memobilisasi Kopassus, dan berhasil menuntaskan krisis dengan cepat. Dunia internasional terkesima, Soeharto pun menaruh kepercayaan penuh.
INTELIJEN LEGENDARIS ASAL BLORA
Namun menurut A. Pambudi ada rumor gelap yang menyebut aksi pembajakan diduga sengaja dibiarkan untuk memberi panggung heroik bagi Moerdani. Gesekan akhirnya muncul dengan Panglima ABRI, Jenderal M. Yusuf, yang dituding hendak maju sebagai presiden.
“Ini dibuktikan dengan seringnya M. Yusuf mengunjungi pasukan serta perhatiannya terhadap perlengkapan dan kesejahteraan pasukan,” sambung Pambudi.
Perang informasi berujung pada lengsernya Yusuf dan naiknya Moerdani, pasukan baret merah kelahiran Blora Jawa Tengah.Uniknya, ia tetap merangkap sebagai Kepala BAIS sekaligus Panglima ABRI, sebuah rangkap jabatan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Ketegangan juga terjadi dengan Mayor Prabowo Subianto, menantu Soeharto. Prabowo menolak agenda represi terhadap kelompok Islam dan melaporkan manuver Moerdani kepada presiden. Bocoran itu membuat Moerdani murka, mendemosikan Prabowo dari Kopassus ke jabatan staf distrik. Luka psikologis itu baru dipulihkan beberapa tahun kemudian.
Dominasi intelijen di bawah Moerdani merambah ke segala lini, mulai dari operasi penembakan misterius, penyaringan ideologi aparatur sipil, hingga pengendalian oposisi.
Cengkeraman intelijen militer juga sangat jelas dalam kasus Timor Timur. Warsa 1982, Moerdani secara sepihak menunjuk Mario Viegas Carrascalao, tokoh terkemuka Timor Timur yang saat itu tengah bertugas di Kantor Perwakilan Tetap Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, sebagai gubernur.
“Saya mau Anda jadi Gubernur Timor Timur,” tutur Moerdani kepada Mario, dinukil Tempo dalam tajuk “Ketika Carrascalao Melapor ke Bais” cetakan 12 Oktober 2014.
Sebelum itu, arsitektur pemerintahan sementara dirancang di Hotel Kartika Chandra Jakarta, melibatkan intelijen dan tokoh pro-integrasi, seperti Arnaldo dos Reis Araujo dan Francisco Xavier Lopes da Cruz. Selama masa jabatannya, Carrascalao rutin melapor langsung ke markas BAIS yang ada di Jalan Saharjo, Tebet.
Keterlibatan emosional Moerdani begitu dalam, hingga ketika Timor Timur merdeka lewat jajak pendapat 1999. Menurut pengusaha Robby Sumampow, ia dikabarkan meluapkan amarah dengan menimpuk televisinya dengan sepatu.
Pada 1993, seperti ditulis T. Hari Prihatono & Yandry Kurniawan Kasim dalam “Intelijen Pertahanan: Tinjauan Literatur dan Perspektif Historis Indonesia” di buku Negara, Intel, dan Ketakutan (2006:55), reorganisasi militer menyebabkan perubahan nama BAIS yang dikembalikan menjadi Badan Intelijen ABRI (BIA). Meskipun namanya berubah, fungsi intelijen strategis militer tetap melekat pada lembaga ini.
Kejatuhan Orde Baru pada Mei 1998 dan lepasnya Timor Timur setahun kemudian menjadi titik balik paling dramatis bagi intelijen militer Indonesia. Operasi rahasia yang selama puluhan tahun mencengkeram Timor Leste akhirnya pecah tak terkendali menjelang referendum 1999.
Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim kembali turun gelanggang, kali ini sebagai penasihat khusus Menteri Pertahanan/Panglima ABRI Jenderal Wiranto, dengan mandat memastikan integrasi tetap menang.
Namun komunikasi rahasianya dengan elite Jakarta disadap intelijen Australia, lalu bocor ke media asing, hingga meledak dalam laporan investigasi Sydney Morning Herald pada 14 Maret 2002. Publikasi itu menuduh militer Indonesia berada di balik pembentukan milisi sipil dan kekerasan pascareferendum, memicu krisis diplomatik besar.
Australia memainkan standar ganda. Di satu sisi menyudutkan Indonesia lewat data intelijen, di sisi lain tetap menyetor informasi ke Jakarta demi menjaga jalur komunikasi. Perang informasi ini menimbulkan tekanan psikologis berat, bahkan berujung tragis pada bunuh diri Merv Jenkins, perwira penghubung senior intelijen Australia di Washington, yang merasa dikhianati oleh atasannya sendiri.
Di dalam negeri, gelombang demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan Mei 1998 meruntuhkan fondasi politik Soeharto. Tragedi penembakan mahasiswa Trisakti menjadi martir reformasi. Jenderal Wiranto, yang memimpin ABRI di masa transisi, memilih mencabut Dwifungsi, mengembalikan nama ABRI menjadi TNI, dan menegaskan netralitas militer dalam Pemilu 1999.
Reformasi ini langsung mengubah arsitektur intelijen. Lembaga yang sempat kembali memakai nama BIA dipulihkan menjadi BAIS TNI pada 1999. Ruang gerak mereka dipangkas, tak lagi bebas mencampuri urusan sipil seperti di era Kopkamtib. Fokusnya diarahkan murni ke pertahanan negara dan analisis situasi keamanan.
Di panggung global, intelijen militer mengelola jaringan Atase Pertahanan di berbagai kedutaan. Rekrutmen mereka ketat, mencakup ideologi, kepangkatan, diplomasi, strategi, hingga moralitas pribadi. Mereka bekerja langsung di bawah komando Panglima TNI, bukan subordinat Kementerian Pertahanan.
“Dengan sendirinya, Kemhan tidak punya kewenangan memerintahkan atau menugaskan seorang Atase Pertahanan yang bertugas di luar negeri,” ujar pakar politik, Tjipta Lesmana.
Meski doktrin reformasi menuntut militer menjauhi politik praktis, sisa paradigma lama kadang muncul. Direktorat A yang masih memantau dinamika dalam negeri kerap menimbulkan gesekan.
Lanskap ancaman pertahanan Indonesia di abad ke-21 tidak lagi berbentuk perang konvensional. Dua pilar utama yang menanganinya adalah Badan Intelijen Negara (BIN) dan BAIS TNI.
Secara hukum, BIN yang sebelumnya bernama Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN) didirikan pada 1967, fokus pada analisis makro dan melapor ke Presiden, sedangkan BAIS menjadi sensor Panglima TNI dengan orientasi pertahanan teritorial. Namun di lapangan, batas kewenangan sering kabur, terutama dalam konflik hibrida seperti Papua.
Di Papua, kelompok separatis bersenjata yang dikategorikan sebagai teroris menuntut penanganan kompleks, hukum sipil, dialog, hingga operasi militer.
Satgas gabungan seperti Operasi Cartenz mempertemukan agen BIN dan BAIS, yang bekerja sama memetakan pergerakan, memutus logistik, dan menggalang dukungan tokoh adat. Meski di atas kertas ada koordinasi, di lapangan sering muncul ego sektoral, perbedaan SOP, dan kultur organisasi yang berbeda.
Pola serupa terlihat di Poso lewat operasi Madago Raya. BAIS melacak jejak fisik di hutan, sementara BIN menyusup ke komunitas untuk memutus rantai logistik. Keberhasilan operasi ini menunjukkan sinergi lintas lembaga bisa nyata jika komando gabungan dijalankan tegas dan ego dilebur.
Kiwari, tantangan medan baru muncul di ruang siber. Sabotase digital dan pencurian data strategis tak bisa lagi dipisahkan antara ranah militer atau sipil. Persaingan teknologi ini memaksa keduanya berkomunikasi lebih erat agar tidak terjadi duplikasi anggaran dan operasi yang saling bertabrakan.
Tantangan lebih penting adalah bagaimana lembaga intelijen mampu menjaga integritas dan kepercayaan publik. Penangkapan personel BAIS berpakaian sipil saat memantau demonstrasi mahasiswa dan buruh pada Agustus 2025 memicu kritik keras dari pegiat HAM.
Militer berdalih itu bagian deteksi dini ancaman kerusuhan, namun publik menuntut agar intelijen militer kembali fokus pada operasi tempur menghadapi ancaman eksternal, bukan mengawasi rakyatnya sendiri.
Kasus anyar penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus yang dilakukan anggota BAIS, menjadi pengingat bahwa bayang-bayang gelap intelijen militer masih menodai wajah reformasi.
Narasi ini memperlihatkan bagaimana wajah intelijen militer kita, dari mesin politik menjadi organ pertahanan negara, dan bayang-bayang masa lalu–terutama Orde Baru–sesekali masih kerap muncul.(KO/T/AK)