BRANINEWS.ID- Dalam sebuah diskusi mengenai postur pertahanan negara, pengamat militer senior Profesor Salim Said menyampaikan pandangan kritis terkait pelibatan prajurit dalam sektor pertanian. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi menggeser fungsi utama militer dan melemahkan profesionalisme pertahanan negara.
Berikut beberapa alasan yang disampaikan:
- Anggapan Tentara “Menganggur” Saat Damai Keliru
Profesor Salim Said menilai masih ada anggapan bahwa ketika tidak terjadi perang, prajurit tidak memiliki pekerjaan. Menurutnya, pandangan tersebut tidak memahami hakikat profesi militer. Masa damai justru merupakan periode penting untuk membangun kesiapan menghadapi berbagai kemungkinan ancaman.
- Tugas Utama Prajurit Adalah Berlatih
Kesiapan tempur tidak dibangun secara instan. Seorang prajurit harus menjalani latihan secara terus-menerus agar kemampuan, disiplin, dan kesiapsiagaannya tetap terjaga. Apabila waktu dan tenaga mereka dialihkan ke sektor pertanian, fokus terhadap tugas pokok pertahanan berpotensi berkurang.
- Ketahanan Pangan Lebih Tepat Diperkuat oleh Sektor Sipil
Jika tujuan pemerintah adalah meningkatkan produksi pangan, menurut Salim Said langkah yang lebih tepat adalah memberdayakan masyarakat sipil, terutama mereka yang belum memiliki pekerjaan, melalui pelatihan, penyediaan sarana produksi, dan dukungan kepada sektor pertanian. Dengan demikian, ketahanan pangan dapat diperkuat tanpa menggeser peran utama militer.
- Berpotensi Mengurangi Daya Gentar Militer
Salim Said juga mengingatkan bahwa kekuatan militer tidak hanya diukur dari jumlah personel atau persenjataan, tetapi juga dari tingkat kesiapan dan intensitas latihan. Jika prajurit lebih banyak menjalankan tugas di luar fungsi pertahanan, daya gentar (deterrent effect) terhadap pihak luar dapat menurun karena muncul persepsi bahwa militer tidak lagi berfokus pada kemampuan tempurnya.
Pandangan tersebut menekankan pentingnya menjaga profesionalisme militer sesuai fungsi utamanya sebagai alat pertahanan negara. Sementara itu, upaya memperkuat ketahanan pangan dinilai lebih efektif apabila menjadi tanggung jawab utama institusi sipil dan sektor pertanian, dengan dukungan kebijakan pemerintah yang tepat.