Oleh : LHYNNA MAR
BRANINEWS.ID|| Ratapan dari Jantung Nikel Dunia,ada sebuah paradoks yang sedang mencengkeram bumi Celebes. Ketika dunia mengelu-elukan Indonesia sebagai raksasa baru energi hijau berkat cadangan nikel terbesar di planet bumi, di sudut Morowali, seorang putra daerah harus menempuh perjalanan jauh ke ibu kota. Ia datang bukan untuk mengemis jabatan, melainkan untuk mengabarkan sebuah kebenaran yang mengerikan: tanah kelahiran mereka telah direbut secara perlahan.
Pria itu adalah Irwan Arya, Ketua DPRD Kabupaten Morowali periode 2014–2019. Kalimatnya ringkas, namun bergidik:
”Kedaulatan wilayah kami dari ujung Morowali sampai ujung Morowali sudah dikuasai oleh orang-orang asing. Kami tinggal nama di sana.”
Tirai Besi di Atas Tanah Adat
Morowali hari ini adalah episentrum hilirisasi. Di sana berdiri PT IMIP (Indonesia Morowali Industrial Park)—sebuah megakawasan yang menampung tiga smelter raksasa, pabrik baja stainless, hingga pabrik baterai lithium untuk masa depan otomotif global. Ribuan ton nikel dikeruk, menghasilkan perputaran uang hingga puluhan triliun rupiah setiap bulannya.
Namun, mari kita lihat angka yang kembali ke rakyat pemilik tanah: Rp200 miliar per tahun sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Perusahaan meraup puluhan triliun, sementara daerah penghasil hanya diberi ratusan miliar. Sebuah ketimpangan yang digambarkan Irwan dengan getir: “Ibarat anak kecil yang dikasih permen sebiji.”
Lebih jauh dari sekadar ketimpangan angka, ada benteng tak kasat mata yang dibangun di sana. Selama lima tahun menjabat sebagai Ketua DPRD—lembaga pengawas tertinggi yang dipilih langsung oleh rakyat—Irwan Arya hanya bisa masuk ke kawasan IMIP satu kali. Itu pun dalam acara seremonial peresmian oleh Presiden. Sisanya? Ditolak, dipersulit, dan dilempar ke birokrasi kantor pusat di Jakarta tanpa jawaban.
Ketika wakil rakyat dilarang mengawasi apa yang terjadi di atas tanah rakyatnya sendiri, di sanalah kedaulatan mulai dipertanyakan.
Otoritas Tanpa Batas dan Hilangnya Representasi Negara
Di dalam kawasan industri tersebut, sebuah ekosistem mandiri telah tercipta. Ada apartemen khusus, hotel bintang lima, hingga papan penunjuk jalan yang bertuliskan aksara asing. Bahkan, Irwan mengungkapkan temuan yang lebih mengejutkan: surat administrasi dengan stempel palu arit di salah satu perusahaan kawasan.
Yang paling mengkhawatirkan adalah keberadaan Bandara Khusus IMIP. Setiap hari, pesawat-pesawat berbadan lebar mendarat dua hingga tiga kali.
Tanpa Imigrasi.
Tanpa Bea Cukai.
Tanpa representasi institusi negara yang berwenang.
Dahulu, penerbangan langsung dari China mendarat di sana tanpa pemeriksaan berarti. Kini jalurnya bergeser transito melalui Manado sebelum berganti pesawat domestik menuju IMIP. Polanya lebih rapi, namun esensinya tetap sama: pengawasan di titik akhir nyaris lumpuh. Dan ketika ada upaya untuk menginvestigasi keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA), para pekerja tersebut diduga sengaja dilarikan ke area hutan di dalam kawasan agar luput dari pandangan.
Ironi ini bukan sekadar bualan. Bahkan Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, dalam sebuah kajian strategis tingkat kementerian pernah melontarkan peringatan keras bahwa Morowali telah bertransformasi menjadi “negara dalam negara.”
Kontras yang Menyakiti Mata
Jika Anda berdiri di perbatasan pagar kawasan industri, Anda akan melihat dua dunia yang bertolak belakang:
Di dalam pagar: Gemerlap industri, teknologi mutakhir, hotel mewah, dan listrik yang tak pernah padam.
Di luar pagar: Jalanan umum yang hancur berlubang, pemadaman listrik yang masih menjadi makanan harian warga, serta janji pendidikan gratis yang tak kunjung terealisasi.
Warga lokal kini hanya menjadi penonton. Mereka kesulitan mendapatkan pekerjaan, kalah bersaing bahkan untuk sektor tenaga kerja kasar. Dan bagi mereka yang berani bersuara, jeruji besi telah menanti.
Irwan Arya sendiri akhirnya merasakan dinginnya sel tahanan. Ia dipenjara bukan karena korupsi, melainkan karena meneruskan sebuah rekaman suara (voice note) mengenai TKA yang meninggal akibat COVID-19 di dalam kawasan kepada Tim Satgas COVID Kabupaten. Ia ditangkap di sebuah masjid, dituduh menyebar hoaks, sementara pejabat yang melakukan penyangkalan di media melenggang tanpa konsekuensi. Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas.
Pesan untuk Pintu Istana
Hilirisasi yang digadang-gadang membawa kesejahteraan, pada realitasnya di lapangan, kerap berubah menjadi karpet merah bagi modal asing yang meminggirkan ruang hidup masyarakat lokal.
Dari balik jeruji dan suaranya yang bergetar, Irwan Arya menitipkan pesan mendalam untuk Presiden Prabowo Subianto:
”Pak Prabowo, jangan hanya mendengarkan bisikan orang-orang yang selalu bilang beres, baik, dan aman di lapangan. Padahal itu semua bohong. Kami masyarakat bawah yang merasakan langsung.”
Sejarah mencatat, sebuah bangsa bisa runtuh bukan hanya karena serangan dari luar, tetapi karena empat hal: disorientasi, hilangnya kepercayaan (distrust), ketidakpatuhan (disobedience), dan disintegrasi. Ketika kekayaan alam sebuah daerah dikeruk habis-habisan namun rakyatnya dibiarkan hidup dalam kegelapan dan dibungkam saat bersuara, Morowali sedang mengirimkan sinyal peringatan dini yang tidak boleh diabaikan lagi oleh ibu kota.