JAKARTA,BRANINEWS.ID || Badan Gizi Nasional (BGN) belum genap seminggu di bawah kepemimpinan Nanik S Deyang, yang juga wartawan, politisi serta pernah timses Presiden Prabowo. Aneh belum genap ada sepekan, justru gejolak sudah datang bertubi-tubi. Setelah mantan pimpinannya (Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, Lodewyk Pusung) ditahan Kejagung atas dugaan korupsi tata kelola, guncangan baru justru datang dari arah tak terduga: para investor yang merasa modalnya terancam lenyap.
Bukan rahasia lagi jika kasus tiga “gangster” BGN melibatkan praktik jual-beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Investigasi Kejagung mengungkap “dapur-dapur hantu” yang dibangun bukan untuk melayani anak sekolah, melainkan proyek bisnis segelintir orang, di mana investor menalangi dana untuk menguasai hak pengelolaan.
Sebuah perusahaan asal Sukabumi bahkan mengaku telah mengucurkan dana talangan Rp218 miliar untuk menyelamatkan 97 titik proyek dapur yang mangkrak, tapi hingga kini janji pengalihan tata kelola tak kunjung terealisasi. Ironisnya, meski banyak dapur tak beroperasi, insentif Rp6 juta per hari tetap mengalir ke kantong investor.
Kini, pemilik dana itu mulai panik. Mereka tidak bisa lagi mengandalkan “koneksi” di tubuh BGN karena para penguasa lamanya sudah di balik jeruji besi.
Di tengah situasi genting itu, Nanik selaku Kepala BGN yang baru malah mengumumkan strategi baru yang kontroversial: setop pembangunan dapur SPPG baru, dan alihkan program ke kantin sekolah. Kebijakan ini diambil untuk menekan beban APBN yang jebol, karena dinilai tidak efisien membangun dapur baru terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) yang hanya punya sedikit siswa. Nanik juga berencana mencari dana talangan dari CSR BUMN atau investor asing untuk membiayai MBG di pelosok.
Kabar ini sontak membuat para investor yang sudah menanamkan modal membangun SPPG di berbagai daerah naik pitam. Mereka telah menyetor miliaran rupiah untuk membangun infrastruktur dapur berdasarkan janji dan MoU di era kepemimpinan lama. Jika BGN kini beralih ke kantin sekolah, maka investasi mereka terancam hangus tak tersisa. Kuasa hukum investor, Ahmad Yazdi, mengancam akan menuntut BGN jika tidak ada kepastian hukum atas kerja sama yang telah disepakati sebelumnya.
“Kami meminta perhatian langsung Presiden Prabowo. Ini menyangkut hak pelaku usaha daerah yang sejak awal mendukung program pemerintah,” tegas Munjayin, investor asal Sukabumi.
Di sisi lain, kebijakan Nanik ini menuai kritik pedas dari berbagai kalangan, termasuk kontraktor yang sudah turun membangun puluhan dapur. Bagi mereka, mengalihkan program ke kantin sekolah bukan sekadar merugikan investor, tapi juga mematikan rantai pasok yang sudah terbangun.
Drama ini masih panjang. Di satu sisi, Nanik harus mengamankan APBN yang jebol. Di sisi lain, ia dihadapkan pada investor yang menuntut haknya. Mantan Kepala BGN dan dua wakilnya sudah ditahan, namun “hantu” proyek yang mereka bangun masih berkeliaran, dan kini menagih janji. Ini bukan sekadar kisah korupsi, tapi tragedi tata kelola yang merugikan semua pihak, negara, investor, dan yang paling parah, anak-anak yang menjadi target program “bergizi” ini.(SBFRJ)